Penulis Suleman Latantu
Buol, Alasanews com. Jelang Pilkada 27 Nopember 2024, saat ini ada berbagai cara dan strategi yang sengaja dilakukan oknum tertentu untuk mempengaruhi masyarakat agar mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Sulteng dan Paslon Bupati Buol 2024.
Salah satunya adalah program makanan gratis bergizi yang dicetuskan oleh Partai Gerindra. Dan terkait program tersebut, informasi beredar ada upaya oknum tertentu itu melakukan praktek pengumpulan KTP Asli milik warga khususnya ibu rumah tangga dengan dalih mereka akan dimasukkan atau dilibatkan untuk melakukan kegiatan memasak ketika program itu sudah mulai dijalankan tahun 2025.
Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Buol Lasalabi LM Radjak, mengatakan pengumpulan KTP Asli milik warga terkait pelaksanaan program makanan bergizi gratis saat ini sedang berjalan dihampir semua wilayah desa di Kabupaten Buol, seperti halnya di salah satu Desa di wilayah Kecamatan Gadung.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, proses pengumpulan KTP milik warga itu didalangi salah seorang anggota DPR Propinsi Sulteng terpilih 2024 Dapil Tolitoli Buol, dan pelaksanaanya dilakukan langsung oleh oknum Kades yang mendukung Paslon tertentu
Dan selanjutnya oknum kades mengumpulkan warganya untuk dimintai KTP asli dengan iming iming warga yang menyerahkan KTP nya itu akan dimasukkan ke dalam program makanan bergizi gratis dengan paket kegiatan memasak, dengan syarat warga tersebut diarahkan sekaligus mendukung salah satu Paslon Gubernur Sulteng dan Bupati Buol.
"Jadi, saya menilai praktek pengumpulan KTP warga khususnya kaum ibu rumah tangga, adalah pembodohan yang perlu diwaspadai oleh semua pihak" jelas Lasalabi kepada media ini.
Dijelaskan, program makanan bergizi gratis yang cetuskan Partai Gerindra itu memang benar dan akan dimasukkan ke dalam program Nasional dan selanjutnya akan dijalankan Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menyusul kebijakan itu secara resmi dan berjenjang akan dilaksanakan sesuai mekanisme aturan yang dijalankan oleh Gubernur, Bupati hingga ke tingkat Kepala Desa serta melibatkan sejumlah stakeholder OPD tehnis terkait.
"Jadi cara dan strategi yang dijalankan melalui pengumpulan KTP warga yang dimotori oleh oknum anggota DPR Sulteng bersama oknum Kepala Desa yang mendukung Paslon tertentu, ini adalah praktek pembodohan warga yang sangat merugikan Paslon lain" tandas Lasalabi.
Dan terkait proses pengumpulan KTP asli dengan iming iming dimasukkan ke dalam kegiatan program tersebut, Lasalabi mengingatkan seluruh warga masyarakat di seluruh Desa agar lebih berhati hati karena praktek itu sangat jelas dilatarbelakangi kepentingan politik untuk mendukung salah satu Paslon tertentu baik Paslon Gubernur Sulteng maupun Bupati Buol, pintanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar