ALASANnews – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Tolitoli, Bahran, SE., MM, menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli beserta jajarannya di ruang kerjanya pada Jumat (04/10/2024). Kunjungan tersebut membahas langkah konkret pengawasan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tolitoli.
Didampingi Asisten Pemerintah dan Kesra, Mohammad Dzikron, SH., M.Si, Bahran menekankan bahwa ASN yang terbukti melanggar aturan netralitas akan dikenakan sanksi tegas. “Tidak ada kompromi bagi ASN yang memihak salah satu calon. Sanksi disiplin akan segera diterapkan bagi siapa pun yang melanggar aturan ini,” tegas Bahran. Surat edaran terkait penegakan netralitas ASN, katanya, sudah disebarluaskan dan wajib dipatuhi oleh semua pihak, termasuk kepala desa beserta aparatnya.
Bahran mengingatkan bahwa Bawaslu dan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan ketat hingga ke tingkat desa. Pelanggaran sekecil apa pun akan segera ditindaklanjuti untuk menjaga integritas Pilkada. "Kita tidak main-main dengan hal ini. Netralitas ASN adalah kunci untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis," tambahnya.
Ketua Bawaslu Tolitoli menyambut baik komitmen tegas dari Pjs Bupati ini. Ia menjelaskan bahwa pengawasan akan diperkuat, terutama dalam memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye atau memihak calon tertentu. “Kami akan bertindak cepat terhadap laporan atau temuan pelanggaran, dan ASN yang terlibat harus siap menghadapi konsekuensinya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Prokopim Setdakab, serta perwakilan Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Semua pihak bersepakat untuk memperketat pengawasan dalam rangka menciptakan Pilkada yang bersih, damai, dan tertib.
Bahran mengakhiri pertemuan dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau situasi hingga masa Pilkada selesai. “Tidak boleh ada pihak yang mencoba memanipulasi proses demokrasi ini. Netralitas ASN adalah harga mati, dan kami akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang mencoba merusaknya,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar