Malang || Alasannews.com - Debat pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024 pada Jumat (25/10) malam menjadi tolok ukur kinerja bupati periode 2020-2024 yang saat ini menjadi calon bupati petahana, H.M Sanusi.
Arik (pengamat publik) yang hadir di acara debat kemarin ikut serta menyoroti debat yang berakhir gagal pembuktian terhadap hasil kinerja bupati pada debat pertamanya.
"Kegagalan fatal Paslon Nomor urut 01 (salaf) dalam debat pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Malang yakni terlalu membanggakan hasil kinerja dan bukti apresiasi penghargaan mulai tingkat Nasional hingga Internasional terjebak atas perhatian pemerintah Kabupaten Malang dalam memperjuangkan kelompok masyarakat difabel dan infrastruktur serta pariwisata yang sampai sekarang masih amburadul belum cukup memuaskan masyarakat Kabupaten Malang”, ucapnya.
Paslon Nomor urut 02 ternyata politisi yang berasal dari warna yang sama sebelumnya, (GUS) yang dikenal dengan penampilan sederhana dan rasa kepedulian terhadap masyarakat kecil, mereka tidak diragukan lagi soal wawasan dan pengetahuan kewilayahan di Kabupaten Malang, tau persis kondisi masyarakat. Jadi, tidak diragukan lagi rekam jejak Gunawan dan Dr Umar (GUS) paslon no 02.
Segala hal yang digaungkan oleh petahana sanusi terkait sosial, infrastruktur, wisata, kesehatan dan pendidikan dengan mudah oleh abah Gunawan dibongkar pada debat pertama yang mana hasil kinerja petahana selama menjabat Bupati sebelumnya tidak sesuai fakta dilapangan sedangkan kenyataannya hanya membanggakan penghargaan yang tidak sesuai di lapangan.
H. M Sanusi, menyinggung soal difabel, bahwa pemerintah sudah memberikan perhatian dan perjuangan serta kesetaraan dalam mendapatkan fasilitas pekerjaan diberbagai instansi dengan gaji yang sama.
“Ternyata hasil temuan di lapangan menurut paslon Nomor urut 02 dari 13 lembaga difabel hanya 1 yang mendapatkan izin dan yang 12 belum mendapatkan izin”.
Sehingga menjadi pertanyaan, selama 5 tahun dalam kepemimpinannya terkait perhatian izin difabel, kok masih 12 lembaga yang belum dapat ijin dari 13 lembaga, jika itu memang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Malang
H.M Sanusi membuktikan keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di wilayah Kabupaten Malang dengan bukti penghargaan wisata tingkat Internasional, wisata penghargaan tingkat asia dan nasional, semua itu jadi bulan-bulanan kritik keras dari lawan debatnya (Abah Gunawan).
“Jika penghargaan itu menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Malang fakta dilapangan kenapa daya tarik wisatawan lokal maupun Internasional sepi pengujung, bukankah dengan penghargaan yang diraih ada dorongan dan pendampingan promosi yang melekat dalam pengelolaan dan pengembangan sektor wisata”, ujar Calon Bupati No Urut 02.
“Serta peningkatan ekonomi kreatif masyarakat yang harus disadarkan dengan sistem gotong royong, perhatian dalam pengelolaan ekonomi kreatif dengan tujuan kesejahteraan masyarakat sekitar bisa meningkat dan bisa mengurangi angka kemiskinan yang sangat tinggi di Kabupaten Malang”, imbuh Abah Gunawan (25/10).
Kritik pedas bersumber dari pengamat publik independen Arik, terkait masalah kesehatan “Jika tidak mampu bekerja, jangan mengklaim siap meng-cover BPJS untuk masyarakat Kabupaten Malang yang berujung timbul hutang pemerintah Kabupaten Malang dan menyalahkan bawahannya yang berujung pemecatan terhadap Kepala Dinas Kesehatan. hanya untuk mengejar penghargaan UHC tanpa mempertimbangkan aspek lainnya”, tegasnya Minggu (27/10) di kediamanya.
Arik menambahkan “Program UHC sekarang menjadi beban bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam kepesertaan PBID dan BPJS Kesehatan dinonaktifkan sementara oleh Dinas Kesehatan, program UHC berujung masyarakat tidak bisa menggunakan kartu BPJS mereka di tengah kebutuhan pengobatan”, jelasnya.(tim)
Red / GN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar