Pengamat : Negara Harus Tegas,Sebab Pemda dan APH Terkesan Diam Dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah di Kalbar

Pengamat : Negara Harus Tegas,Sebab Pemda dan APH Terkesan Diam  Dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah di Kalbar

Pontianak , Alasannews.com - Selama ini dalam upaya penegakan hukum mafia tanah di Kalbar  terlebih dahulu aparat harus meningkatkan integritas nya, sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa dengan kekuatam dana, mafia tanah dapat mempengaruhi penegakan semua pihak yang berkompeten diantara nya oknum pemerintah daerah serta oknum penegak  hukum.

Hal ini tentu saja kita berharap pemerintah harus berperan aktif untuk mengambil tindakan tegas dengan membekukan perizinan perusahan jika perusahaan  yang sebagi pelaku mafia tanah apalagi  sudah jelas telah melanggar aturan. 

Jika Individu maka pelakunya harus di proses segera secara hukum ,disamping itu pemerintah harus  berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja notaris / PPAT yang terindikasi menjadi kaki tangan mafia tanah terang  Dr Herman Hofi Munawar kepada awak media pada hari Selasa 23 Juli 2024 wib.

Salah satu contoh yang ada di beberapa daerah terutama maslah yang di alami oleh ibu Megawati di sungai duri kecamatan sungai Raya Kabupaten Bengkayang, BPN sudah melakukan pengukuran,sudah memasang patok,sudah,balik batas sudah menerbitkan peta bidang sudah menerbitkan NIB,sudah melakukan mediasi sudah mengantongi semu dokumen dan ibu Megawati juga sudah membayar semua PBB dan segala AKTE notaris jelas saksi saksi jelas dan penguasaan tanah jelas ibu kandung dari Megawati tinggal punya rumah berdomisili  di tanah tersebut tetapi ada pelaku pengarap di beking ama pengusaha dan para oknum pemangku kebijakan termasuk oknum penegak hukum nya malah ada para preman lagi. Masih juga ATR/ BPN Kabupaten Bengkayang berkelit kalau itu ada maslah kenapa ATR/ BPN balik batas pasang patok buat surat ukur dan terbitkan peta bidang dengan nomor NIB kan gila namanya. 

Apa kah semua  pelaku mafia tanah di biarkan enak enak di bantu degan oknum ATR/ BPN sendiri dan  oknum penegak hukum rampas hak masyarakat.!! Kayaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin hari semakin ngak berpungsi lagi dan bermamfaat lagi buat rakyat kecil,"cetus Dr Herman Hofi Munawar.

Masih terang Herman Hofi saat ini," Negara harus memastikan bahwa Notaris / PPAT menjaga integritasnya untuk menghindari manipulasi hak milik masyarakat dan berikan keadilan yang benar buat seluruh rakyat kecil,Negara Jagan diam dan Jagan tutup mata tegas Dr Herman Hofi Munawar.

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar Pengamat Pakar Hukum

Red/Gugun