Kubu Raya , Alasannews.com -Sejumlah warga Desa Kubu melaporkan dugaan penggelapan & penyalahgunaan bantuan alat memasak nasi (Magicom) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang didistribusikan melalui Kantor Pos Kubu. Bantuan yang seharusnya diterima oleh warga yang terdaftar diduga dialihkan untuk kepentingan politik oleh Kepala Desa Kubu.(12/7).
Pada awal informasi, bantuan tersebut didistribusikan melalui Kantor Pos Kubu. Semua penerima bantuan berdasarkan daftar nama yang tercantum diharuskan membawa KTP asli untuk difoto bersama dengan bantuan sebagai bukti penerimaan. Namun dalam pelaksanaannya, barang bantuan tersebut tidak langsung dibagikan dengan berdalih alasan nya situasi pemilu. Distribusi bantuan kemudian diambil alih oleh Kepala Desa Kubu.
Warga yang telah terdaftar sebagai penerima dan sudah difoto bersama bantuan tersebut datang langsung ke kantor desa untuk mengambil hak mereka. Namun mereka tidak dapat menerima bantuan tersebut dengan alasan bahwa bantuan itu merupakan bantuan politik. Beberapa warga yang datang untuk mengambil bantuan mendapatkan penjelasan dari pihak desa bahwa bantuan dialihkan kepada mereka yang memilih anak Kepala Desa yang menjadi calon legislatif pada pemilu kemarin.
Beberapa warga yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan, "Kami sudah difoto di Kantor Pos bersama bantuan yang seharus menjadi hak kami, akan tetapi ketika datang ke kantor desa, kami tidak bisa mengambil bantuan itu. Mereka mengatakan bahwa bantuan itu untuk politik dan dialihkan kepada yang memilih anak kepala desa."
Beberapa warga lainnya juga menyatakan hal yang serupa. Mereka merasa hak mereka diambil dan bantuan dialihkan secara tidak adil. Dari sekitaran beberapa warga yang mengadu seharusnya menerima bantuan tersebut, tapi hanya ada dua orang saja yang berani melaporkan kejadian ini karena ketakutan akan intimidasi pihak tersebut.
Warga desa kubu merasa takut untuk melaporkan kejadian ini secara terbuka. "Istri saya sampai menangis ketakutan saat ingin melaporkan ke pihak yang berwajib," kata salah satu warga. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan dan intimidasi yang membuat warga ketakutan untuk berbicara.
Masyarakat yang merasa dirugikan memerlukan pendampingan khusus agar berani melapor dan memperjuangkan hak mereka. Perlu nya Pendampingan dari organisasi non-pemerintah atau lembaga bantuan hukum sangat diperlukan untuk memastikan kasus ini supaya dapat diinvestigasi secara menyeluruh dan adil.
Dugaan penyalahgunaan bantuan ini menunjukkan bahwa perlunya transparansi dan pengawasan yang lebih ekstra ketat dalam pendistribusian bantuan yang datang nya dari pemerintah pusat maupun daerah. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan warga, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai kepada mereka yang berhak menerimanya tanpa adanya intervensi politik dalam bentuk apapun terhadap masyarakat.
Semenjak terbitnya berita ini ,Kami belum bisa mengkonfirmasi pihak intansi terkait yang terlibat,kami akan terus memantau perkembangan di lapangan.
(Tim-Liputan)
Red/Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar