ALASANNEWS, Jakarta: Pengamat Pemerintahan Mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Dr Soni Sumarsono MDM mengatakan Lebih baik setelah dilantik sebagai kepala negara Prabowo Subianto untuk sementara berkantor di Jakarta menunggu Ibu Kota Negara (IKN) dalam penyelesaian dan biar Wapres Gibran yang berkantor disana (IKN).
Hal ini dikatakan Mantan Dirjen Otda Kemendagri Dr Soni Sumarsono MDM menanggapi batalnya Presiden Joko Widodo pindah berkantor di IKN Panajam Kaltim dengan alasan kondisi IKN termasuk infrastruktur belum siap.
"Untuk sementara waktu pak Prabowo Subianto nantinya sebagai Kepala Negara harus tetap berkantor di Jakarta. Lebih baik, sementara fasilitas IKN di Panajam Kaltim dalam tahapan penyelesaian. Biar Wapres Gibran yang berkantor di IKN. Dengan penudaan ini, pak Prabowo pastinya lebih senang berkantor di Jakarta sebagaimana yang beliau mau di tahun pertama pemerintahannya" kata Dr Soni Sumarsono MDM kepada Alasannews Jumat (12/7/2024)
Dikatakan yang teramat penting sebaiknya Keppes pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditanda-tangani Prabowo saja saat menjabat Presiden dan benar-benar kondisinya siap, jangan dipaksakan.
"Kepres pemindahan IKN sebaiknya ditanda-tangani Prabowo saja saat lokasi ibu kota sudah siap, jika belum jangan dipaksakan" ujar Soni
Begitupun status organisasi Pemerintah Daerah Khusus IKN harusnya segera disiapkan sebagai pengganti Badan Otorita Dan Gubernurnya cukup ditunjuk saja tak usah melalui Pilkada.
Mencermati tertundanya Presiden Joko Widodo Batal pindah ke IKN ? Menurut Soni ada beberapa hal yakni Jokowi cukup realustik, karena fasilitas publik dan kondisi kawasan belum layak.
Presiden Jokowi ingin legacy yang dikenang sebagai presiden yang sukses memindahkan ibukota negara, seperti sejarah mengenang Bung Karno dengan legacy-nya membangun tugu Monas. Namun cenderung bermasalah karena buru-buru kejar tayang sebelum usai masa jabatan 20 Oktober 2024.
Baiknya upacara HUT Proklamasi 17 Agustus 2024 di IKN tetap dilakukan meskipun cukup internal para pimpinan dan staf proyek IKN saja. Sedangkan Upacara Kenegaraan tetap seperti biasanya di Istana Jakarta saja dulu.
"Sebaiknya re-evaluasi menyeluruh diperlukan dalam kondisi APBN yang lagi sakit hanya untuk melihat mana yang sudah dan belum efektif dari berbagai aspek : pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatannya" kata Soni
Mantan Dirjen Otda Kemendagri ini melihat kunci sukses penyelesaian IKN adalah Prabowo. Dengan melihat ada keraguan atau kegamangan untuk menyelesaikan IKN dalam waktu dekat ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar