Ketapang , Alasannews.com - Aspirasi Yuliani Aloh Dewan Provinsi (Kalbar) - Kalimantan Barat, Dewan Provinsi yang berasal dari Kabupaten Ketapang Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan kembali menjadi sorotan.
Berdasarkan informasi, serta keterangan dari berbagai narasumber di lapangan, dan pantauan kacamata tim awak media investigasi, aspirasi Yuliani Aloh banyaknya dugaan bahwa melalui aspirasi beliau memiliki adanya unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh segelintir orang yang dijadikan faktor alat pengendalian aspirasi, serta sebuah kepentingan politik.
Contohnya, pantauan kacamata tim awak media di lapangan, sejumlah aspirasinya, dialokasikan kepada masyarakat, namun diantaranya anaknya sendiri yang mengerjakan, serta mengawasi kegiatan proyek yang diasfirasikannya, dan tidak hanya itu saja bahkan ada beberapa keluarganya yang mengerjakan proyek tersebut, dari infrastruktur jalan hingga normalisasi setiap tahunnya.
Sehingga hal ini menjadi banyaknya perbincangan hangat dikalangan publik, dan tidak menjadi rahasia umum lagi, bahkan ada beberapa masyarakat yang dijanjikan, serta disuruh mengajukan penawaran setiap tahunnya, hingga menunggu sekian tahun, dan dijanjikan proyek, namun hasilnya 0%, tanpa mendapatkan apa-apa.
Eronisnya lagi, di dalam peranan politik suaminya juga ikut andil dalam urusan suara serta aspirasi Yuliani Aloh, untuk mengatur, dan turut serta mendukung dugaan tindak pidana korupsi, serta kepentingan politik yang dimana peranannya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di salah satu pegawai negeri di kepemerintahan Dinas BPBD kabupaten Ketapang yang menjabat sebagai Sekertaris Dinas, adapun yang pernah disampaikannya bahwa di tahun ini aspirasi Yuliani Aloh menyebar ke 2 Kabupaten, dan 26 Kecamatan, yang dimana masing-masing paket pekerjaan tsb sudah ada orangnya.
Pembohongan publik serta tipu daya janji-janji politik, rela menghalalkan segala cara, demi mendapatkan suara masyarakat, hingga pada akhirnya membuat masyarakat kecewa.
Adapun beberapa temuan tim awak media dilapangan, serta keterangan sejumlah narasumber belum lama pekerjaan seperti jalan yang dibangun melalui aspirasi Yuliani Aloh yang belum mencapai 1 tahun dikerjakan sudah mengalami rusak parah.
Aspirasi yang seharusnya diaspirasikan kepada masyarakat, bukan malah harus dimiliki oleh anggota dewan tersebut, apalagi sudah mengarah ke dugaan indikasi adanya unsur KKN dan sebuah kepentingan politik.
Diharapkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum), dan instansi terkait agar segera mengaudit setiap pekerjaan, serta melalui aspirasi Dewan Provinsi tersebut agar segera dilakukan pemeriksaan, sebelum berkepanjangan hingga menjadi pertanyaan besar di lapisan element masyarakat Kabupaten Ketapang, pungkasnya.
Oleh : Teguh
Editor/Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar