Urgensi Pengelolaan Pelabuhan bagi Masyarakat Kalbar: Memastikan Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga

Urgensi Pengelolaan Pelabuhan bagi Masyarakat Kalbar: Memastikan Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga

Pontianak, Alasannews.com – Pelabuhan merupakan elemen vital bagi masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar), dengan sekitar 80% konsumsi masyarakatnya bergantung pada pintu masuk pelabuhan. Pelabuhan Dwikora di Pontianak dan Pelabuhan Kijing di Mempawah, yang berada di bawah otoritas Palindo, bersama dengan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang semakin banyak, memainkan peran penting dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat.(13/06/2024).

Penting bagi masyarakat Kalbar untuk terus memonitor operasional pelabuhan guna memastikan kelancaran arus barang. Pemerintah daerah (Pemda) harus aktif dalam memantau distribusi melalui pelabuhan agar tidak terganggu. Infrastruktur yang memadai, regulasi yang jelas, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten adalah kunci untuk menciptakan pelayaran dan pelabuhan yang aman dan efisien. Selain itu, perlu ada upaya untuk mencegah pungutan liar yang bisa menyebabkan biaya tinggi dan berimbas pada harga barang di tangan konsumen.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang adalah gangguan pada rantai distribusi, yang sering kali disebabkan oleh manajemen pelabuhan yang buruk. Walaupun pengelolaan pelabuhan bukan kewenangan Pemda, komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan di pelabuhan sangat diperlukan untuk memastikan operasional yang lancar dan aman. Penting juga untuk memastikan kepastian hukum agar pelabuhan terbebas dari praktik korupsi dan mafia, serta menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha.

Para pelaku usaha transportasi laut, termasuk ekspeditor dan Badan Usaha Pelayaran (BUP) serta Perusahaan Bongkar Muat (PBM), memerlukan kepastian hukum agar tidak terbebani biaya tinggi akibat perlakuan khusus yang tidak adil. Penegakan hukum yang jelas dan tegas sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Aparat Penegak Hukum (APH), yang sering kali berdampak negatif pada pelaku usaha dan masyarakat.

APH harus menjaga batas kewenangan masing-masing dan tidak mencampuri urusan instansi lain, guna menghindari kebingungan dan konflik dalam penegakan hukum di pelabuhan. Perlu ada kejelasan mengenai penegakan hukum di areal pelabuhan dan perairan, termasuk menangani insiden seperti tabrakan kapal, kapal tenggelam, atau penyelundupan barang ilegal.

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan yang terbatas, penting bagi mereka untuk aktif dalam mengawasi lalu lintas laut dan operasional pelabuhan, mengingat transportasi laut merupakan infrastruktur penting yang menggerakkan roda perekonomian daerah. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan sangat diperlukan untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar dan harga barang tetap stabil, demi kesejahteraan masyarakat Kalbar.

(Ns: Herman Hofi)

Red/Gugun