 |
| Optimisasi Pelabuhan Kijing di Kalbar Diharapkan Segera Terwujud :Pengamat Managementnya Amburadul? |
Pontianak, Alasannews.com – Keberadaan pelabuhan sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar). Dengan 80% konsumsi masyarakat Kalbar masuk melalui pelabuhan, peran pelabuhan dalam perekonomian daerah tidak bisa diremehkan. Kalbar yang memiliki potensi lahan pertanian menjanjikan masih belum dapat mengandalkan sektor ini sepenuhnya.(6/6)
Saat ini, Kalbar memiliki Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah, yang diklaim sebagai pelabuhan berstandar internasional terbesar di Pulau Kalimantan. Namun, hingga kini, aktivitas di Pelabuhan Kijing belum menunjukkan standar internasional yang diharapkan. Infrastruktur yang ada masih jauh dari harapan, dan manajemen pengelolaan pelabuhan membutuhkan banyak perbaikan. Selain itu, persoalan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) masih perlu dibenahi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang penting untuk pertumbuhan dunia usaha di Kalbar.
Dr. Herman Hofi Munawar, warga Kalbar, sangat berharap agar optimalisasi fungsi Pelabuhan Kijing segera diwujudkan dan tidak terjadi monopoli dalam aktivitas bisnis di sana. "Kalimantan Barat sangat berkepentingan dengan keberadaan pelabuhan laut yang optimal, bukan hanya sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat Mempawah, tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kalbar," ujarnya.
Pelabuhan laut merupakan tulang punggung distribusi barang dan jasa di wilayah Kalbar yang mencakup 14 kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pelabuhan laut harus berfungsi optimal dalam bongkar muat barang serta dalam aspek penegakan hukum dan keamanan pelayaran. Saat ini, proses bongkar muat di Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Pelabuhan Kijing masih memakan waktu lama akibat adanya permainan oknum yang mencari keuntungan pribadi dan golongan, yang menghambat distribusi barang dan menaikkan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penataan lebih baik dalam proses bongkar muat barang di kedua pelabuhan tersebut. Keamanan dan kenyamanan di pelabuhan juga harus selalu terjaga, dan pungutan liar harus dihilangkan. Syahbandar sebagai pejabat administrasi tertinggi di pelabuhan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan transparan, serta tidak menutup mata terhadap pelanggaran dan masuknya barang tanpa dokumen yang merugikan negara dan daerah.
Pelabuhan Kijing diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Kalbar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Red/Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar