Legatisi Angkat bicara ada apa dengan keterlambatan Pembayaran Gaji Sejumlah Kepala Desa dan Prangkat desa di KkR

Legatisi Angkat bicara ada apa dengan keterlambatan Pembayaran Gaji Sejumlah Kepala Desa dan Prangkat desa di KkR

KUBURAYA , Alasannews.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Antikorupsi Indonesia Legatisi, Eddy Ruslan, angkat bicara terkait keluhan sejumlah kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kubu Raya yang hingga pertengahan tahun 2024 belum menerima gaji mereka.

Ruslan menyatakan keprihatinan atas kondisi ini, menggarisbawahi pentingnya menjalankan regulasi dan birokrasi pemerintahan desa secara reguler. Ia menegaskan perlunya pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya serius dalam menangani masalah ini, terutama dalam memastikan tersedianya dana desa yang seharusnya sudah tersedia dari pemerintah pusat.

"Dana desa ini harus diprioritaskan untuk keperluan masyarakat dan pengelolaan desa. Kita meminta pemerintah daerah Kubu Raya untuk bertindak serius dalam menangani hal ini agar tidak menghambat kinerja pemerintahan desa serta kebutuhan masyarakatnya," ujar Ruslan.

Ia juga menyoroti dampak buruk dari keterlambatan pembayaran gaji terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa, serta kesulitan finansial yang mereka hadapi

Seperti ada sebagian kepala desa yang harus meminjam uang dengan bunga

Untuk menanggulangi kegiatan di desa supaya pelayan Publki tetap harus berjalan  jadi dengan uang apa mereka untuk membayar nanti  karena kata Eddy Ruslan tidak semua kepala desa di Kabupaten Kubu raya Orang kaya yang punya uang."Tandasnya.

Legatisi mendorong agar pemerintah daerah Provinsi maupun pusat, dapat memperhatikan Keluhan mereka mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, memprioritaskan penyelesaian masalah ini demi kesejahteraan masyarakat pedesaan."Tegasnya.

Ruslan menegaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan hal yang krusial untuk kemajuan desa, termasuk dalam mendukung pertanian dan nelayan lokal. Ia berharap agar pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menunjukkan komitmen serius dalam menangani isu ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Masih kata Eddy Ruslan Situasi ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem administrasi dan pencairan dana untuk memastikan kesejahteraan para kepala desa dan perangkat desa yang berdedikasi tinggi, "Tutupnya.

Hingga berita di terbitkan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah kabupaten Kubu Raya terkait penyelesaian masalah ini.

 (Tim liputan)

Red/Gugun