Miris : Minimnya Tingkat Pembangunan di Kabupaten Ketapang, Berikut Ulasannya !!

Miris : Minimnya Tingkat Pembangunan di Kabupaten Ketapang, Berikut Ulasannya !!

Ketapang , Alasannews.com - Hampir setiap kali anggaran masuk serta kegiatan proyek setiap tahunnya SKPD dan SKPKD Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat terkesan lamban, sehingga banyaknya kegiatan pekerjaan PL, paket Lelang proyek dari yang anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah, mau itu pusat, provinsi hingga Kabupaten di Kabupaten Ketapang mengalami masalah juga banyak pekerjaan yang terbengkalai, tidak terselesaikan, bahkan ada yang tidak dikerjakan sama sekali.

Dan hal ini dibuktikan langsung dari temuan hingga investigasi, hasil survei, dan pantauan kacamata tim awak media Alasannews.com di lapangan, beserta laporan dari masyarakat beserta keterangan sejumlah narasumber pada saat tim awak media Alasannews.com melakukan monitoring di beberapa Kecamatan.

Sehingga dengan kejadian ini berdampak pada tiap-tiap pembangunan di Kabupaten Ketapang yang belum lama dikerjakan, serta belum mencapai satu tahun anggaran sudah banyak mengalami kerusakan parah, terkesan mubajir, hingga tak sedikit mengalami kerugian negara.

Tidak sekedar lambannya waktu pelaksanaan kegiatan proyek, namun di samping itu seringkali sejumlah pihak kontraktor pelaksana di lapangan mengeluhkan hal ini, yang diakibatkan banyaknya pekerjaan yang terkesan menunggu, lamanya proses kegiatan berlangsung, yang mengakibatkan pekerjaan molor serta tidak sesuai dan mencapai target pada suatu perencanaan awal, yang mengakibatkan pekerjaan itu juga asal-asalan, entah itu terbengkalai, tidak selesai, serta bahkan tidak dikerjakan sama sekali.

Tim awak media Alasannews.com sudah mencoba lakukan konfirmasi ke berbagai instansi terkait, namun sangat di sayangkan seringkali dipimpong dari pihak Dinas-dinas terkait, DPRD, Bappeda yang juga sering kali banyaknya alasan serta kesibukan mereka masing-masing, serta sulitnya untuk ditemui.

Adapun dari pihak Bappeda Kabupaten Ketapang diduga berdasarkan informasi seringkali beberapa kali pengajuan jalan maupun gang yang rusak sudah tak layak, meskipun sudah dilakukan 3x pengajuan berturut-turut bahkan lebih tidak pernah ACC, serta diduga dicoret, dan di abaikan begitu saja.

Diduga hal ini sudah diatur, yang seakan adanya penyimpangan serta unsur kerjasama oleh segelompok oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diharapkan kepada APH instansi terkait, serta pusat tidak membiarkan hal ini terus berlangsung secara berlarut-larut yang sudah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, DPRD, DPR Provinsi, DPR-RI, hingga pusat, APH, serta instansi terkait tidak ikut buta serta pembiyaran, untuk segera mengaudit, menindak tegas para Oknum pelaku sesuai pasal dan UU yang berlaku yang sudah membuat sistem kepemerintahan kita rusak, dan tidak seperti yang diharapkan masyarakat selama ini.

Sebagai contohnya Jalan Pelang Batu Tajam 50 miliyar lebih jalan kabupaten,hingga provinsi yang dikerjakan pada tahun lalu 28 miliyar Tumbang Titi-Tanjung hingga ke Jelai Hulu, tidak pernah teratasi secara baik hingga sampai hari ini belum sampai satu tahun dikerjakan sudah rusak parah, bahkan banyaknya armada maupun kendaraan yang terhalang perjalanan baik suatu pekerjaan yang diakibatkan tingkatnya pembangunan setiap tahunnya semakin buruk, bahkan masih banyak lagi.

Yoyok salah satu masyarakat yang melintasi jalan menuangkan pada saat  dikomfirmasi tim awak media, " Bahwa setiap tahunnya meskipun sudah berapa kali kita berganti presiden, berapa kali ganti Gubenur, Bupati, DPR, hingga Kepala Desa, walaupun secara turun-temurun, tahun ke-tahun akan hanya sekedar memberikan suatu perubahan kecil saja yang tak sebanding dari anggaran yang masuk setiap tahunnya yang tidak semua masyarakat baik publik ketahui, seberapa besar tingkat dugaan korupsi, indikasi kerjasama setiap tahunnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta kurangnya pengawasan APH, instansi terkait", Ucapnya kepada tim Awak Media Alasannews.com di lapangan.

Adapun tambahan selain itu, yaitu sehingga menumpuk hutangnya Daerah, serta keterlambatan pembayaran setiap tahunnya, serta ada kegiatan proyek yang sudah terselesaikan 2/3 tahun,bahkan lebih namun di diamkan dan tidak di bayarkan, sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian pihak kontraktor pelaksana di lapangan.

Hal ini diungkapkan oleh Erik salah satu kontraktor dan konsultan pengawas pembangunan di Kabupaten Ketapang tingkat Provinsi,"terangnya.

(Teguh)

Editor/Gugun