ALASANnews.com – Pansus DPRD Kota Palu menyoal dengan minimnya realisasi penerimaan parkir tahun 2023 yang hanya sekira 23 persen. 

“Berdasarkan data, kontribusi PAD dari sektor parkir tepi jalan Kota Palu sangat kecil. Dari target Rp. 5,5 Miliar pada tahun 2023, terealisasi hanya Rp.1,2  Miliar. Atau hanya 23 persen saja,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Joppie Alvi Kekung saat rapat pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2023, di Ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (16/4).

Sangat jauh dari target dari Pemerintah Kota Palu. Dimana dari tahun ke tahun, realisasi PAD sektor perparkiran tepi jalan tidak pernah mencapai target.

DPRD Kota Palu berharap, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bisa mempelajari penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Daerah. Sehingga bisa mendongkrak PAD dari sektor perparkiran.

Sebab  kata Joppie, selama delapan tahun  Pansus LKPJ,  belum pernah mencapai target. Meskipun proyeksinya diturunkan, namun tetap tidak tercapai.

“Kami tidak mencari kesalahan Pemkot Palu, akan tetapi kedepannya kami harapkan terjadi perbaikan atas masalah ini,” katanya.

Olehnya, ia meminta penjelasan kepada instansi terkait atas polemik tersebut.

“Pastinya ada kendala ini. Karena realisasinya hanya 23 persen. Oleh karena itu, saya meminta Dinas Perhubungan Kota Palu untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, pihak Dinas Perhubungan Kota Palu diwakili Sekertaris dinas, menuturkan bahwa kendala utama atas tidak tercapainya target retribusi parkir di Kota Palu, diantaranya minimnya sosialisasi terkait perparkiran ke masyarakat.

Dimana edukasi terkait perparkiran bukan hanya kepada para juru parkir. Namun juga diberikan kepada masyarakat. Sehingga perolehan retribusi parkir jauh dari target.

“Edukasi bukan hanya diberikan kepada juru parkir. Akan tetapi juga kepada masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat belum sepenuhnya paham bahwa rertibusi karcis yang mereka bayar itu milik Pemda,” katanya.

Selain itu, juru parkir berasumsi bahwa retribusi tersebut mutlak hak mereka. Bahkan ada beberapa jukir mengklaim bahwa titik parkir yang terdapat di wilayahnya, merupakan hasil dari rintisannya.

Sehingga pemerintah daerah seolah-olah tidak memilki hak untuk mengatur lahan parkir tersebut.

Hal lainnya lanjut Sekertaris Dishub palu, upah atau gaji para juru parkir belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga jukir menganggap bahwa  sebagian retribusi parkir merupakan hak mereka.

Disamping itu, terdapat beberapa titik parkir baru. Namun hal itu telah dibenahi dan dihilangkan setelah melalui pemeriksaan pihak Inspektorat Kota Palu

“Rencana hari ini kami akan berkunjung ke Kejari untuk melaksanakan tipiring. Dan pada Minggu ini akan dilaksanakan razia jukir,” jelasnya.***