Catatan Pinggir Elkana Lengkong
Hari ini di Kota Palu Sulawesi Tengah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin akan membuka Rakornas percepatan pembangunan daerah tertinggal . Kunjungan kerja Wakil Presiden direncanakan akan didampingi 5 Menteri. Selain itu, kegiatan ini akan dihadiri 15 Gubernur dan 62 Bupati se-Indonesia, bertempat di salah satu hotel di Kota Palu.
Rakornas ini jadi catatan penting bagi daerah Sulawesi Tengah ini, untuk bisa melihat, apa yang patut dibuat untuk entaskan daerah yang potensi kekayaan alam melimpah ruah, bahkan termasuk Provinsi urutan pertama nilai investasi dari pertambangan nikel. Namun menjadi pertanyaan masih ada tiga Kabupaten tertinggal yakni Donggala, Sigi dan Tojo-Unauna.
Menurut Moh Ahlis Djirimu Ph.D, Lektor Kepala Fekon Bisnis Untad Palu daerah tertinggal berdasarkan 6 kriteria di Sulteng yaitu Donggala, Sigi, dan Tojo Una-Una. Koefisiennya masih di bawah 40 poin.
"Itu saja yang dientaskan. Lalu ada 17 desa sangat tertinggal dari 1.842 desa, terbanyak di Donggala, lalu ada 686 desa blank spot atau 37% dari jumlah desa di sulteng, terbanyak di Banggai sebanyak 126 desa, Poso ada 57 desa. Ini saja yang dibereskan" kata Ahlis Djirimu
Sebagai masyarakat Sulteng, menurut Ahlis Djirimu turut prihatin karena pada Pepres Nomor 131 Tahun 2015, Sulteng hanya mampu entaskan 6 dari 9 daerah tertinggal. Beda dengan Provinsi Sultra, Sulsel, Gorontalo, Sulbar yang mampu entaskan semuanya. Bagi pemprov sulteng, seharusnya bertanya, apa yang dapat kami bantu pada Donggala, Sigi dan Touna agar terentaskan dari 62 daerah tertinggal.
Secara logika mari kita melihat sejenak Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah penghasil tambang nikel terkenal didunia tentu akan sangat memberi dampak bagi tingkat kesejahteraan warganya namun sayang warganya masih ada yang miskin. Data badan pusat statistik (BPS), menunjukkan angka kemiskinan di kabupaten Morowali mencapai 16.500 jiwa atau sekitat (10,05%) tahun 2020.
Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 3.037,00 km² dan berpenduduk sebanyak 162.098 jiwa pada tahun 2021. Namun hal yang ironisnya lagi, walaupun Morowali daerah kaya akan pertambangan nikel, namun masih banyak masyarakatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan.Tercatat ada 16.500 jiwa penduduk miskin di daerah kaya akan tambang itu.
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida Fauziah saat berkunjung ke Morowali 25 Novermber 2021 mengapresiasi serapan tenaga kerja di Kabupaten Morowali. Namun dia menyayangkan tingkat kemiskinan di wilayah itu masih cukup tinggi, padahal Morowali merupakan daerah industri dengan potensi tambang nikel terbesar didunia
“Kenapa kemiskinannya masih tinggi, bisa jadi karena tidak bisa menyerap tenaga kerja lengkap yang mana itu masyarakat di Morowali,” kata Ida Fauziah di Morowali, Kamis (25/11/2021) mengutip berita Kabar Selebes.
Menurut Menteri Ida Fauziah, dari laporan Bupati Morowali Taslim, kenapa tidak bisa terserap di pasar-pasar kerja di industri yang ada di Morowali, karena masyarakat di Morowali tidak memiliki pendidikan dan kompetensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
Saat ini kata Ida, tingkat pengangguran di daerah itu sudah berada di bawah standar nasional yakni 3 persen. Namun ida fauziyah juga masih berharap, dengan hadirnya balai latihan kerja (BLK) di wilayah itu akan meningkatkan kompetensi bagi para calon tenaga kerja.
Dalam pengentasan daerah tertinggal perlu dilakukan multisektor, karena tak bisa dibebankan hanya pada satu sektor, serta terpenting melibatkan publik alias masyarakat, semisal Corporate Social Responsibility (CSR), dan lainnya. Selain itu, jangan sampai kemiskinan itu dijadikan proyek.
Mengentaskan daerah tertinggal itu memang butuh kajian, perlu kolaborasi dengan lembaga-lembaga riset di perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang justru akan jauh lebih bermanfaat daripada untuk seminar-seminar
Sesuai catatan Laporan BI Perwakilan Sulteng pertumbuhan ekonomi Sulteng pada tahun 2022 mencapai 15,17 persen. Tetapi jumlah penduduk miskin juga bertambah 1,36 ribu orang menjadi 389,71 ribu orang.
Secara struktur ekonomi, Sulteng didominasi oleh industri pengolahan sebesar 40,06 persen, diikuti oleh sektor pertambangan 15,57 persen, dan sektor pertanian 15,35 persen
Bicara soal daerah tertinggal dengan jumlah warga miskin di negeri tercinta ini saya kira Sulawesi Tengah mohon maaf mungkin kita perlu belajar dari Provinsi tetangga yang dulu merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah dengan berbagai program dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal melepas kemiskinan didaerahnya dengan program OD-SK (Operasi Daerah- Selesaikan Kemiskinan).
Kita lihat bagaimana pemprov Sulut dibawa kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengentas daerah tertinggal menurunkan angka warga miskin didaerahnya dengan program OD-SK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) ,program ini diyakini mampu kurangi kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara (Sulut).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyebut angka kemiskinan Sulawesi Utara di tahun 2019 ditargetkan 7,8 persen atau minimal sama dengan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 7,8 persen.
Program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) di berbagai sektor sangat jitu mengurangi angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Selain itu, kantong-kantong peta kemiskinan dikeroyok lintas sektoral dengan program dan kegiatan strategi seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, tenaga kerja dan transmigrasi, serta pemberdayaan perempuan
Sebagai implementasi program penanggulangan kemisikinan, pihaknya melalui Bappeda Sulawesi Utara melakukan langkah inovatif melalui inovasi Opersai Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara dengan konsep basis data terpadu.
Tim Bappeda Prov. Sulut melakukan tinjau langsung kondisi masyarakat miskin di beberapa desa dan kelurahan dengan berbasis data terpadu penduduk miskin sebagai data awal. Hasil peninjauan ini dikoordinasikan dalam rapat kondisi dalam lintas perangkat daerah. Sebagai tindak lanjut diharapkan perangkat daerah terkait segera menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin, berdasarkan pada basis data terpadu.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar