Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

M Ahlis Djirimu Ph.D: Sulteng Saatnya Entaskan Daerah Teringgal Jangan Hanya Jadi Tempat Penyelenggara Event

10/02/2023 | 21:17 WIB | 0 Views Last Updated 2023-10-02T14:17:22Z



Palu, Alasannews.com- Pengamat Kebijakan Ekonomi Bisnis Univetsitas Tadulako (Untad) Palu M Ahlis Djirimu  Ph.D menyatakan saatnya Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat entaskan daerah tertinggal, jangan hanya jadi tempat penyelenggara event

"Di daratan Sulawesi, berdasarkan Pepres 63 Thn 2020, Sulawesi Tengah satu-satunya provinsi yang masih mempunyai daerah tertinggal berdasarkan 6 kriteria " kata M Ahlus Djirimu Ph.D kepada kantor Berita Alasannews.com Senin (2/10/2023) lewat pesan WhatsApp

Menurut Lektor Kepala Fekon Bisnis Untad Palu idaerah tertinggal berdasarkan 6 kriteria di Sulteng yaitu Donggala, Sigi, dan Tojo Una-Una. Koefisiennya masih di bawah 40 poin. Itu saja yang dientaskan. Lalu ada 17 desa sangat tertinggal dari 1.842 desa, terbanyak di Donggala, lalu ada 686 desa blank spot atau 37% dari jumlah desa di sulteng, terbanyak di Banggai sebanyak 126 desa, Poso ada 57 desa. Ini saja yang dibereskan. 

"Sayang, semua rencana sudah tertuang dalam RPJMD, KLHS dan Renstra, tinggal menunggu kapan eksekusinya ? Bagi saya, event rakor Daerah Tertinggal yang akan dihadiri Wapres KH Ma'ruf Amin Selasa (3/10/2023) ini patut dilihat dari perspektif berbeda yaitu, jangan sulteng hanya sampai penyelenggara event yang hanya bertindak sebagai event organizer (EO)" kata Ahlis Djirimu

Sebagai orang sulteng, menurut Ahlis Djirimu seharusnya sangat prihatin karena pada Pepres Nomor 131 Tahun 2015, kita hanya mampu entaskan 6 dari 9 daerah tertinggal. Sultra, Sulsel, Gorontalo, Sulbar mampu entaskan semuanya. Bagi pemprov sulteng, seharusnya bertanya, apa yang dapat kami bantu pada Donggala, Sigi dan Touna agar terentaskan dari 62 daerah tertinggal.

Menurut Ahlis Djirimu harusnya pemprov Sulteng gunakan pola disebut Dr Hasanuddin Atjo MP mantan Kepala Bappeda Sulteng jika Sulteng keluar dari daerah tertinggal harus ada pola Kereta Kuda artinya Pemprov ditarik oleh Kabupaten Kota.

"Namun saat ini terlihat hanya kudanya dibiarkan menarik kereta sendiri dengan kemampuan minim karena ketergantungan fiskalnya tinggi pada dana transfer. Pemprov sepatutnya berpikir jauh bahwa kinerja baik provinsi sulteng merupakan akumulasi dari  tingkat 13 kabupaten/kota" ujar Ahlis Djirimu

Investasi besar yang ada saat ini menurut Ahlis Djirimu jangan hanya sampai pada kebanggaan semata. Apakah investasi ini inklusif? Tentu jauh panggang dari api karena, investasi ini membuat ketimpangan antar daerah sangat-sangat timpang. Indeks Williamson yang seharusnya berada di antara 0 dan 1 yang bermakna semakin  mendekati 0 berarti pembangunan daerah semakin merata, lalu semakin mendekati 1 semakin senjang. Kini indeks tersebut berada di atas 1 yakni pada 2021 mencapai 1,22 poin dan pada 2022 mencapai 1,52 poin. Ini dapat menimbulkan keresahan sosial. 

Dikatakan ketidak inklusif ke2 angka kemiskinan naik dari 12,30% menjadi 12,41%. Ketidak inklusifkan ke3, angka pengangguran terbuka naik dari 3% pada agustus 2022 mnjadi 3,49% pada Feb23. Non Inklusivitas ke4, investasi ini padat modal, hanya mereka yg high skill yang mampu. Non inklusivitas ke5, pada sisi mikro, hanya PT. IMIP yang mapan dari sisi rantai pasok input. Sedangkan PT. Wanxian, PT. Transon Bumindo Resource, PT. Baoshua Taman Industry Investment Group beroperasi tergantung pada pasokan dari pemegang IUP aktif. 

"Jika terjadi seperti di Morosi, Konawe Selatan, di mana pemegang IUP pernah resah karena PT. VDNI menghentikan pasokan input/ore dari penambang lokal karena adanya kontrak dengan PT. ANTAM Tbk sebanyak 4,8 juta mtc" ujar Ahlis Djirimu

Dijelaskan kebutuhan input biji nikel mencapai 132.294.211 wet metric ton (wmt) per tahun yang dibedakan atas limonite jenis nikel 0,9-1,5% nikel bagi input menggunakan teknologi pemurnian hydrometalurgy dan saprolite atau kadar lebih dr 1 5% nikel menggunakan pyrometalurgy.
Ketidak inklusivan dari investasi, pasokan gas dr PT. Donggi Senoro LNG mampu memasok listrik di 7 prefectures/provinsi di Jepang. Sebaliknya, pemprov gagal memanfaatkan Participating interest 10% yang sepatutnya dinegosiasikan pada pra produksi, tidak termasuk di sisi downstream gas seperti peran BUMD Gas Banggai, pipanisasi, pohon industri turunan gas, peran BUMDESA sebagai pemasok gas yang dapat manfaatkan marjin penjualan ke masyarakat.Non inklusivitas gugusan pulau Salabangka adalah produsen rumput laut. Kini hilang karena dampak tak langsung tambang adalah mengubah pola pikir dari proses menyemai menjadi instan bekerja di platform pertambangan.

"Jadi buat apa bangga jika industri berbasis logam dasar hanya timbulkan pertumbuhan membenamkan yang membuat gagalkan kelembagaan ekonomi dan sosial serta menimbulkan bencana lingkungan dan polusi karena Quality control lepas dan independent surveyor tidak independen karena bukan digaji negara" kata Ahlis Djirimu.EL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update