Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Tak Di Hadiri Walikota.DPRD Tanda Tangani Nota Keuangan Dan PPAS TA.2024

8/12/2023 | 19:23 WIB | 0 Views Last Updated 2023-08-12T12:23:51Z



Palu, AlasanNews.com.--Bertempat diaula utama ruang sidang DPRD Kota Palu. Pada Jumat (11/8). Renny Lamdjido kembali mengikuti agenda tunggal DPRD yaitu penanda tanganan naskah kesepakatan tentang. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    Serta satu naskas prioritas Anggaran belanja tahun 2024. Yang juga ditanda tangani bersama pihak eksekutif dan legislatif sore itu, bertindak sebagai pimpinan sidang Rizal Dg Sewang.
    Sidang yang berlangsung saat ini. Merupakan hasil kesepakatan pada rapat badan musyawarah tertanggal 31 Juli 2023. Lebih jauh Rizal Dg Sewang mengatakan. Badan anggaran mendapat alokasi waktu selama lima hari kerja, oleh badan musyawarah DPRD Kota.
    Dengan rician sebagai berikut. Pertama rancangan kebijakan umum APBD dan flatform sementara anggaran tahun 2024. Selama tiga hari kerja 25-27 Juli 2023. Kedua pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan sementara plafond anggaran tahun 2024. Selama dua hari kerja 9-10 Agustus 2023. 
    Menurut Rizal dari beberapa kali rapat pihak DPRD fokus pada rasionalisasi pendapatan daerah yang di tranfer ke daerah dengan jenis dan kebijakannya. Lalu proyeksi pendapatan asli daerah, dengan menyesuaikan kembali pada pajak dan retribusi daerah. Yang harus sesuai dengan undang-undang nomor I.tahun 2022 tentang. Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 
    Seluruh hasil keputusan DPRD Kota ini tidak lain mengacu pada keputusan. Perda kota Palu nomor 4 tahun 2021. Lantas peraturan Walikota nomor 13 tahun 2023. Dikuatkan lagi oleh adanya peraturan Walikota nomor 14 tahun 2023.
    Kemudian menurut Rizal. Pihaknya juga selalu menggunakan indikator ilmiah dan akademis. Sehingga menghasilkan standarisasi yang akurat. Diperkuat lagi dengan melihat kondisi faktual dimasyarakat. Dengan demikian anggaran belanja daerah benar-benar tepat sasaran, penggunaan dan peruntukannya. 
    Seperti program kerja Walikota dan Wawali kota Palu. Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palu. Musrenbang tingkat kelurahan hingga kecamatan. Hingga musrenbang tingkat kota. Tentu saja semua produk tersebut akan berdampak secara implisit terhadak pendekatan kebijakan. Serta pendekatan politis.Yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat kota Palu@gus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

×
Berita Terbaru Update