Ketapang KALBAR ,Alasannews.com - Pemborosan anggaran serta kurangnya dari ajas pembangunan rambat beton yang tidak termasuk di dalam katagori item pekerjaan serta pengrehapan pentas sudah selayaknya menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kabupaten Ketapang, yang dimana perkejaan itu, berdasarkan SPK surat perintah kerja tercantum pembangunan pagar kompleks Pondopo rumah jabatan Bupati area Ketapang Expo, namun nyatanya tidak tercantum di dalam SPK bahwa ada pekerjaan rambat beton serta lainnya di dalam SPK papan plang proyek, Kalbar Selasa 01/08/2023.
Berdasarkan pantauan tim media Alasannews.com investigasi di lapangan dan sejumlah keterangan narasi menjelaskan, kurangnya azas manfaat bangunan rambat beton dan serta penempatannya secara tata ruang sangatlah tidak tepat sasaran, serta pemborosan pada anggaran.
"Seperti yang dikatakan Jumadi LAKI Ketapang bahwa, pekerjaan tersebut meskipun demikian, secara kualitas mutu barang yang digunakan sudah layak dan cukup baik, namun sayangnya hanya letak tidak tepat sasaran pada bangunan beton, dan mirisnya tidak sesuai spek di lapangan dari bistik pekerjaannya", ujar Jumadi.
Lebih lanjut, pemerintah kabupaten Ketapang DPUTR/PPK-2 Herman Susilo Bidang Cipta Karya, selain alergi terhadap media, secara pelayanan dan komunikasi yang buruk tidak layak menjadi contoh tauladan bagi masyarakat, yang ketika saat hendak dikonfirmasi oleh tim media tempo lalu selain memblokir nomor telepon seluler via WhatsApp messenger sebelum menjawab pertanyaan, mirisnya saat di konfirmasi secara langsungpun tim media juga mendapatkan jawaban yang kurang berkesan serta respon yang kurang baik, dan tidak hanya itu saja, Taufik bagian astek pengawasan di lapangannya pun juga memblokir nomor telepon seluler serta berlaku sama, dan hal ini merupakan satu paket komplit dengan Kepala Dinas PUTR Ketapang yang hengkang ingin ditemui serta memberikan pelayanan yang terkesan buruk di sepanjang tahun 2021-2023.
APBD tahun 2023 kabupaten Ketapang, pembangunan pagar kompleks Pondopo rumah jabatan Bupati yang berlokasi di jalan Agus Salim, Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, dengan anggaran Rp.2.521.508.000,00:-, dengan pelaksana (CV.Lapan Sembilan Sembilan AG), tidak tepat sasaran serta tidak sesuai bistik di lapangan, kurangnya campuran material pada pembangunan, kurang azas manfaat serta pemborosan anggaran yang terkesan mubajir.
Ditegaskan tegas kembali oleh Jumadi anggota (LAKI) Lembaga Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Ketapang, mengharapkan kepada APH instansi terkait baik pemerintah daerah maupun pusat untuk segera mengaudit serta memeriksa DPUTR Ketapang serta pekerjaan tersebut dan memberikan sanksi hukum sesuai pasal dan UU yang berlaku kepada oknum terkait, demi keselamatan keuangan negara, agar ke depannya anggaran lebih bisa bermanfaat lagi dan tepat sasaran", tukasnya Jumadi.
"Adapun tambahan dari hasil komfirmasi tim media Alasannews.com kepada pelaksana (CV.Lapan Sembilan Sembilan AG) mengatakan bahwa pelaksana hanya sebatas mengerjakan, dan tidak cukup paham serta menjawab lebih jauh, selebihnya pihak dinaslah yang bisa menjawab semua pertanyaan", pungkasnya.
Teguh
Editor : Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar