 |
| Ketua Komisi 2 DPRD Ahmad Andi Makka |
Penulis Suleman Latantu
Palu, AlasanNews com. Menyikapi permintaan usul calon Penjabat Kepala Daerah oleh Kemendagri RI yang disampaikan kepada ketua DPRD pada 17 daerah Kabupaten/Kota, pada dasarnya pihak DPRD tetap menyahutinya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
Khusus Pj Bupati Buol Sulteng saat ini yang sudah berakhir 1 tahun masa penugasanya pada bulan Oktober 2023, pihak DPRD akan tetap membahas dan menindaklanjuti usul tiga calon Pj Bupati Buol sesuai isi surat Kemendagri No. 100.2.1.3/4446/SJ tanggal 21 Agustus 2023,.perihal usul nama calon Penjabat Bupati/Walikota yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota,
" Dan terkait usul nama calon tersebut, sebelumnya kami akan berkonsultasi dulu dengan Pak Gubernur Sulteng, untuk memastikan apakah nama Pj Bupati Buol saat masih akan direkomendasikan oleh beliau dalam usulan DPRD buol atau ada nama calon lainnya yang telah dipersiapkan" jelas Ketua Komisi 2 DPRD Ahmad Andi Makka kepada media ini
Selanjutnya kalau belajar pengalaman dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang sebelumnya hanya mengusulkan 1 orang calon, menurut Ahmad, sebenarnya boleh boleh saja kalau misalnya DPRD hanya mengusulkan 1 calon saja. Tapi, secara etika tentunya DPRD Buol perlu berkonsultasi dengan Gubernur Sulteng untuk memastikan apakah ada calon yang beliau akan rekomendasikan atau bagaimana,
" Sebelumnya memang ada informasi kalau ada nama lainya yang pak Gubernur persiapkan untuk calon Pj bupati buol. Dan selanjutnya pak Muchlis akan dipersiapkan untuk ke daerah lain. Tapi itu kan, belum jelas, apakah benar informasinya atau tidak" tandas Ahmad
Menyusul terkait permintaan usul nama calon Pj Bupati Buol, lanjut Ahmad, pada dasarnya masyarakat Buol menginginkan siapa saja calon Pj yang diusulkan itu tidak masalah. Yang terpenting calon Pj Bupati Buol ke depan adalah orang yang benar benar punya komitmen untuk bisa memberi kontribusi besar bagi perkembangan daerah Buol, terutama dalam hal menggenjot peningkatan Pendapat an Asli Daerah (PAD).
Karena diakui, selama ini daerah Kabupaten Buol hanya mengharapkan konstribusi dana transfer dari Pusat.
Dan tentunya salah satu hal penting yang menjadi harapan masyarakat terhadap Pj Bupati Buol kedepan ini adalah bagaimana Pj Bupati bisa menggenjot penerimaan PAD melalui kebijakanya, demi untuk mengurangi ketergantungan konstribusi dana transfer pusat.
" Jadi, saya kira siapa saja yang menjadi Pj Bupati Buol, itu tidak masalah. Asalkan kehadirannya itu benar benar punya komitmen untuk menggenjot PAD" ujarnya
Sementara menyinggung soal kepemipinan Pj Bupati Buol saat ini, menurut Ahmad pihaknya belum dapat menilai banyak karena kepemimpinanya belum juga 1 tahun. Sehingga tentunya segala harapan yang diinginkan masyarakat juga tentunya belum tercapai.
Dan selama memimpin, yang sangat diharapkan, tentunya paling tidak Pj Bupati Buol saat ini bisa meletakkan pondasi sebagai dasar untuk Pj Bupati Buol ke depan dalam rangka menggenjot penerimaan PAD.
Dan untuk diketahui hingga 10 tahun terakhir ini Kabupaten Buol hanya bergantung pada nilai penerimaan PAD sebesar Rp 60 milyar dan tidak ada peningkatan yang signifikan. " Dan ini salah satu yang perlu menjadi perhatian serius Pj Bupati Buol yang akan datang" tutur Ahmad
.
Sementara menanggapi isi surat Kemendagri tentang usulan calon Penjabat Kepala Daerah, Ketua DPC PKB Kabupaten Buol Ahmad Koloi, S.Sos mengatakan permintaan usul 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati Buol setelah berakhir 1 tahun masa penugasan Pj Bupati Buol saat ini, tentunya hal itu lebih didasarkan pada hasil pembahasan 8 Fraksi di DPRD Buol siapa saja ketiga nama calon Penjabat Bupati yang memenuhi syarat untuk di usulkan ke Mendagri. Dan tentunya hasil pembahasan itu juga harus mengakomodir masukan aspirasi dari tokoh masyarakat setempat termasuk dari masyarakat umum melalui perwakilan lembaga LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
" Jadi saya kira prosesnya nanti semua tergantung hasil pembahasan 8 Fraksi di DPRD serta aspirasi tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya siapa nama ketiga calon Penjabat Bupati Buol yang layak untuk diusulkan" ujar Ahmad Koloi kepada media ini melalui via telpon
Menyinggung soal kemungkinannya nama Pj Bupati Buol saat ini masuk dalam usulan tersebut, menurut Ahmad, itu boleh boleh saja. Tapi tentu semuanya kembali kepada hasil pembahasan 8 Fraksi di DPRD secara kelembagaan termasuk aspirasi dari tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, apakah nama Pj Bupati Buol saat ini masih layak atau tidak masuk dalam usulan diantara 2 nama calon lainnya, tandas Ahmad yang juga selaku Anggota DPRD Buol dari Fraksi PKB.
Sementara salah seorang tokoh pemuda di Kabupaten Buol yang tergabung pada salah satu lembaga kemasyarakatan berpendapat, dalam proses permintaan usul tiga nama calon Penjabat Bupati Buol oleh Mendagri itu adalah sesuatu hal penting yang perlu segera disikapi oleh pihak DPRD.
Hanya saja ia menggaris bawahi diantara tiga nama calon yang akan diusul, Penjabat Bupati Buol saat ini dinilai tidak layak lagi untuk dimasukkan dalam proses usulan tersebut meskipun yang bersangkutan masih
sangat memenuhi syarat.
Alasannya karena kepemimpinan Pj Bupati Buol saat ini sudah teruji kemampuannya selama melaksanakan tugas.
"Beliau dinilai gagal dalam menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di buol. Menyusul adanya aksi demontrasi yang menuntut kebijakan beliau dalam menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Contohnya soal penyelesaian tuntutan petani plasma sawit dan perlakuan diskriminasi soal kenaikan TPP bagi ASN. Jadi terkait permintaan usulan calon Penjabat Bupati Buol, disarankan agar seluruh Fraksi di DPRD Buol perlu mempertimbangkan kembali nama Pj Bupati Buol saat ini", paparnya kepala media ini melalui via telpon ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar