Ketapang KALBAR, ALASANNEWS.COM - Keresahan masyarakat atas kelangkaan minyak BBM bersubsidi Solar hingga fartalite serta harga semakin hari semakin mencekik, harapan masyarakat agar pemerintah harus cepat mengambil kebijakan supaya cepat teratasi agar hargapun kembali normal, dan masyarakatpun bisa bekerja dengan aman, nyman tanpa dihantui dari rasa ketakutan dari krisisnya ekonomi global salah satunya kesulitan pada asupan minyak BBM bersubsidi yang sering disuplai khususnya pada daerah-daerah di kabupaten Ketapang KAL-BAR, Kamis 04/05/2023. pada tiap-tiap wilayah Kecamatan sekitarnya.
"Jumadi dari DPC LSM LAKI Lembaga Anti Korupsi Indonesia cabang Ketapang menuturkan, " dengan maraknya kekurangan asupan minyak BBM bersubsidi, mau itu solar hingga fartalite semakin melunjak naik yang dikeluhkan oleh masyarakat kabupaten Ketapang KAL-BAR yang khususnya bagi masyarakat di daerah perdalaman, sehingga membuat masyarakat menjerit serta merasa takut untuk mengantarkan minyak kepada penjual eceran maupun itu untuk kebutuhan serta listrik buat masyarakat khususnya daerah perdalaman yang belum tersentuh listrik, tentu hal ini juga harus perlu diperhatikan oleh pemerintah instansi terkait di dalam mengevaluasi serta memberikan kebijakan dan pelayanan secara maksimal", ungkap Jumadi.
Selain dari pada laporan masyarakat, sehingga membuat masyarakat berfikir dengan adanya program 100 hari kerja Kapolda KAL-BAR yang juga memberikan dampaknya masyarakat yang merasa risi dan takut terkena sanksi tindakan bagi para pedagang penyuplai minyak ke daerah-daerah perdalaman, padahal juga besar peranan dan juga resikonya di dalam membantu di dalam penyaluran demi kelancaran proses ekonomi daerah slah satunya minyak BBM bersubsidi", imbunya Jumadi.
"Salah satunya Riski warga Desa Siduk menuturkan, "jangankan untuk solar, menjual mengantar minyak fartalite ke wilayah perdalaman ke pedagang eceran serta kebutuhan masyarakat yang memerlukan untuk kebutuhan listrik buat pengisian mesin genset Dompeng bagi Desa yang belum teraliri listrik saja rasanya takut, belum lagi sering kali banyaknya keluhan bagi para nelayan yang sangat memerlukan BBM", ujarnya.
"Lebih lanjut BBM sebagai urat nadi ekonomi yang sangat dibutuhkan, apabila terputus maka sangat berdampak besar bagi masyarakat luas, demi kearifan lokal semakin banyaknya peraturan yang dibuat ditetapkan pemerintah serta instansi terkait, dan larangan-larangan, serta semakin banyaknya pengurangan koata pada tiap SPBU terkhusus ditiap wilayah Ketapang tentu akan berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kepentingan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang terjadi saat ini", tambahnya.
"Masih Riski, penggunaan Drum yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kabupaten Ketapang maupun itu sering kali dilakukan pada tiap-tiap SPBU sudah menjadi kebiasaan dari dulu hingga sekarang, pengisian yang diharuskan dengan mobil tangki serta larangan bagi pedagang pengguna drum hingga pengisian di SPBU tentu tidak mudah mengubah kebiasaan, serta sangking banyaknya peraturan serta ketetapan yang ada bukan malah mengubah situasi semakin membaik, namun malah semakin hari semakin buruk".
"Tambahnya lagi, tentu hal ini tidak semua berfikiran sampai ke sini, sehingga perihal tersebut membuat para pedagang penyuplai minyak penjual eceran semakin sulit mendapat kan minyak, dan juga akan berdampak kepada ekonomi daerah maupun masyarakat, seperti contoh di Desa Sungai Beliung-Sandai, Sungai Melayu Rayak Bahkan di Tumbang Titi-Jelai Hulu, untuk fartalite saja jauh lebih meningkat dari harga normal, yang mencapai 25 ribu rupiah s/d 30 ribu perliternya", tutup Riski.
"Gumam yaitu masyarakat pinta kepada pemerintah instansi terkait, APH agar hal ini segera dihentikan, sebab dari terbatasnya asupan BBM yang sangat diperlukan, hal-hal semacam ini jngn belajutan, sebab ini bisa mengakibatkan imflansi,"pungkasnya.
Teguh
Editor : Gugun
Tidak ada komentar:
Posting Komentar