 |
| Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs.H. Mohammad Sufrizal Jusuf MM |
Buol, AlasanNews.com,-Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Drs.H. Mohammad Sufrizal Jusuf MM mengatakan bahwa penetapan TPP bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Buol sudah sesuai aturan Permendagri. Dimana pagu anggaranya harus sama dengan anggaran tahun sebelumnya
Dan pagu anggaran TPP Kabupaten Buol, beban kerjanya sama dengan tahun lalu, serta pengajuanya harus dilampiri dengan hasil analisis Jabatan ( Anjab ) yang setiap tahun divalidasi oleh Kemendagri
Sehingga berdasarkan hasil Anjab dan beban kerja maka terdapat penyesuaian berdasarkan klas Jabatan yang ada
" Jadi kesimpulanya TPP berdasarkan pagu anggaran tahun lalu tidak ada kenaikan. Namun hal itu disesuaikan dengan Anjab beban kerja dan Klas Jabatan" jelas Sufrizal kepada media ini setelah menanggapi adanya protes Front Rakyat Untuk Keadilan atas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang dilansir media Deadline News com
Seperti dilansir deadline-news.com Front Rakyat Untuk Keadilan (FRUK) berencana akan melakukan unjuk rasa kamis (6/4-2023), sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerinrah Kabupaten Buol.
Ada beberapa isu yang akan diusung pada demo ASN terhadap kebijakan pemerintah Buol dibawa kepemimpinan Pj Bupati Buol Drs.Muhammad Muchlis,MM.
Diantaranya yang menjadi isu sentral adalah Tambahan Perbaikan Penghasilan
(TPP) bagi ASN di 6 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda Buol.
Kebijakan pemerintah menaikkan TPP di 6 OPD itu dianggap tidak melihat kondisi keuangan daerah yang memprihatikan.
“Olehnya rencana aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Pj Bupati Buol menaikkan TPP ditengah kondisi keuangan daerah dalam keprihatinan,”demikian isi surat pemberitahuan aksi ke Polres Buol yang dimotori Iskandar Nouk,S.Sos (korlap) dan Yusanto Pake (wakorlap).
Pj Bupati Buol yang dimintai tanggapan dan konfirmasinya via chat di aplikasi whatsAppnya Senin malam (3/4-2023), terkait rencana aksi Fruk menolak kenaikan TPP menuiskan
kalo soal TPP tanyakan ke sekda krn bukan urusannya bupati ????.
Disinggung soal Baliho Pj Bupati di kota Palu dan tidak ada di Buol, Pj Bupati Muchlis menuliskan dijakarta juga ada baliho ????????.
Kapolres Buol AKBP Handri yang dikonfirmasi via chat di aplikasi whatsAppnya terkait rencana aksi unjuk rasa oleh Fruk, sampai berita ini naik tayang belum memberikan jawaban konfirmasi.
Penulis Suleman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar