 |
| Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Buol, Moh Kasim Ali, SE |
Buol, Alasannews.com,- Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Buol, Moh Kasim Ali, SE mangatakan, dalam pengelolaan keuangan Daerah terutama yang terkait dengan trasferan tidak ada yang perlu disembunyikan, dan beda halnya seperti dulu. Kalau sekarang harus transparan sebagaimana diamanatkan dalam PP No 12 tahun 2019 Pasal 222 tentang Informasi Keuangan.
Hal itu diungkapkanya menyusul adanya pertanyaan para Kepala Desa terkait belum direalisasikan pembayaran Penghasilan Tetap ( Siltap ) melalui pencairan ADD yang mengemuka saat pertemuan di ruang Sidang DPRD Buol yang berlangsung Senin (10/4- 2023)
" Sebenarnya saat pertemuan itu selaku Kuasa BUD, saya mau menjelaskan secara terbuka mengenai tehnis pengelolaan keuangan daerah termasuk alasan mendasar tentang lambatnya proses pencairan ADD tahap tahun 2023. Tapi, para Kades tidak memberi ruang kepada saya untuk menjelaskan hal itu. Prinsipnya mereka beralasan tidak butuh penjelasan tapi hanya butuh kejelasan kapan ADD itu dicairkan. Karena tidak ketemu pendapat, akhirnya terjadi ricuh dan suasana pertemuan menjadi kacau karena para Kades tidak mau menerima penjelasan dari saya secara tehnis" papar Moh Kasim kepada media ini di ruang kerjanya Selasa (11/4-2023.
Menurut Kasim saat pertemuan di ruang sidang DPRD, intinya para Kades hanya meminta segera dilakukan pencairan ADD tersebut. Permintaan itu kata Kasim itu tentu wajar wajar saja, tapi yang perlu diketahui dan dipahami proses pencairan itu tidak semudah seperti yang apa mereka inginkan. Karena proses yang berlaku di BPKAD semuanya syarat dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Pertama, masalah ADD ini beda perlakuanya dengan Dana Desa ( DDS). Kalau Dana Desa proses pencairanya langsung dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa. Sedang ADD alokasinya paling sedikit, hanya 10 persen dari total dana transferan umum ( DTU ) yang diterima Pemerintah Daerah. Antara lain bersumber dari Dana Bagi Hasil ( DBH) dan Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan yang sudah teralokasi ke APBD tahun ini adalah sebesar Rp 53 Miliar, jelas Kasim
Dan untuk diketahui kondisi keuangan daerah Buol saat ini lanjut Kasim sedang tidak baik baik saja. Semua orang tau, baik pihak DPRD maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ). Karena hal itu dibahas bersama
" Nah tugas kita di BPKAD, mengatur Likuiditas keuangan. Dan arus masuk dan keluar uang kita atur. Jadi, pada dasar pihak BPKAD bukan berarti tidak memperhatikan pencairan ADD, dan ADD itu tetap akan dicairkan. Dan munculnya kericuhan kemarin di DPRD, itu akibat karena para Kades tidak mau mendengarkan penjelasan saya tentang kondisi riil keuangan direkening kas daerah. Dan saat itu saya mau jelaskan kondisi keuangan sebenarnya yang mau dicairkan. Dan apakah mereka siap untuk menerima pembayaran atau tidak" papar Kasim
Karena Alokasi DAU emark sebesar 30 persen belum bisa dicairkan sampai saat ini. Dan Pemda Buol sudah menyampaikan laporanya ke Pemerintah Pusat, tapi belum disahuti Kalau DAU emark itu sudah cair maka tentunya Pemerintah Daerah Buol sudah bisa bernafas lega.
Dan Kasim meyakinkan jika pemerintah pusat sudah menyahuti emark DAU 30 persen maka kondisi kas daerah normal sehingga mampu mengatasi masalah pembayaran baik tunjangan THR bagi ASN maupun ADD. Dan untuk pencairan ADD tahap 1 tetap akan dibayarkan full.
" Insya Allah, kalau sudah ada emark DAU 30 dalam waktu dekat ini maka tentunya ADD kita akan cairkan full khusus tahap 1. Dan itu akan segera bayarkan H - 10 sebelum lebaran Idul Fitri. Dan pencairan ADD itu akan dilakukan bukan berarti karena adanya aksi para Kades. Karena proses pencarian itu sebelumnya sudah di rencanakan oleh BPKAD " tandas Kasim
Seperti dilansir sebelumnya, terkait masalah ADD para Kepala Desa sebelumnya telah melakukan aksi unjuk rasa di ruang sidang DPRD Buol. Mereka mendesak agar pencairan itu segera direalisasikan. Dan Aksi yang berlangsung Senin 10 April 2023 itu nyaris chaos
Penulis : Suleman
Tidak ada komentar:
Posting Komentar