Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur yang akan segera dimulai pada semester II tahun ini dengan kebutuhan dana Rp 600 triliun lebih yang rincian tahap awal lembangunan infrastruktur dasar jalan, penyediaan air baku, drainase dan lain-lainnya. Sebagian dari dana yang diperlukan itu akan memakai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Meski sebelum itu sempat ditampilk tidak akan menggunakan dana dari APBN.
Jika pun ada sumber dana lain andalan utamanya adalah dari investasi yang diharap segera masuk dan terfokus di Kutai Kertanegara dan sekitarnya. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakinkan sudah banyak negara-negara yang melirik untuk ikut mendanai pembangunan mega proyek Indonesia tersebut.
Dari Uni Emirat Arab, katanya sebagai salah satu negara yang sudah tertarik. Uni Emirat Arab telah disambangi oleh Presiden Joko Widido beberapa waktu lalu. Dan menurut Bahlil Haladalia, Uni Emirat Arab, sudah berkomitmen untuk mendanai IKN Nusantara, tandasnya awak pers pada 6 Juli 2022 silam.
Nilainya dari Uni Emirat Arab itu sekitar USD20 billion. Tentu saja nilai segede itu bila dirupiahkan jadi sekitar 300 triliun. Sedangkan dana untuk IKN secara keseluruhan cuma 600 triliun lebih sedikit saja. Jadi yang akan ditanggung APBN cuma sekitar 300 triliun katanya, hingga tidak perlu dicemaskan.
Sementara Kepala Ototita IKN (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan konsep IKN dibangun dengan Green energi. Sistem tenaga listrik dirancang dengan sumber energi hijau dalam pengembangan tiga tahap dengan kebutuhan 200 ribu tenaga kerja. Hingga pada tahun 2023 diperkirakan 150 ribu hingga 200 ribu orang pekerja diperlukan, kata Bambang Susanto lewat kanal You Tube Sekretariat Presiden, 3 Juni 2022.
Pekerja sebanyak itu diperlukan untuk memastikan sejumlah target pekerjaan yang harus selesai pada tahun 2024, bertepatan acara Pilpres di yang dilaksanakan juga di Indonesia.
Dana IKN berasal dari APBN diakui juga oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati hingga tahun 2024 ujarnya dalam CNBC Economic Outlook, 22 Maret 2022. Menkeu juga memastikan, ada dana dari pihak swasta, BUMN dan sumber dana lain akan rerap sejalan dengan UU Keuangan Negara.
Yang akan menjadi masalah, tampaknya tawaran untuk para investor yang akan diberi peluang mendapat izin hak guna bangunan (HGB) sampai 160 tahun di IKN. Jadi seperti telah disampaikan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) Kepala BPN, Hadi Tjahyanto, khusus untuk investor di IKN Nusantara HGB bisa 160 tahun, seperti realase Indikator Politik Indonesia, 6 Oktober 2022.
HGB itu akan diberikan hanya dengan syarat yang mudah, asalkan penggunaannya dimanfaatkan dengan baik dan untuk kegiatan yang produktif dan mendukung pembangunan kota di IKN Nusantara.
Hadi Tjahyanto pun tak menampik pemerintah sedang berupaya menarik minat investor untuk menanamkan modal di IKN Nusantara, meski kondisi ekonomi global sedang sulit. Maka itu tawarannya jadi beragam insentif untuk pemilik modal.
Betapa dakhsyat IKN Nusantara yang hendak diwujudkan ini, sebagai legasi yang bakal dikenang hingga anak cucu hingga cicit, sampai 160 tahun kemudian. Bahkan tak cuma Rp 600 triliun lebih dana yang bakal ditumpahkan di Kutai Kertanegara itu, tapi juga jutaan penduduk mungkin akan ikut pindah, bersama sejumlah pegawai negeri sipil, militer dan Polri yang kemudian akan terus disusul oleh jutaan pengusaha serta pedagang berikut jutaan ton bahan material bangunan yang pasti diperlukan juga.
Banten, 7 Oktober 2022
Tidak ada komentar:
Posting Komentar