JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino menganggap pernyataan Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi hanya sekadar gunting pita proyek infrastruktur, adalah bagian dari strategi politik.
Namun, Wibi sangat menyayangkan strategi politik Ketum Demokrat itu untuk mendulang suara, tidak didukung data yang benar.
Berbicara data, kata Wibi, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer sejak 2004 hingga 2014.
Sedangkan Presiden Jokowi, membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer sejak menjabat pada 2014 sampai hari ini. Bahkan, ada target 750 kilometer jalan tol lagi yang akan diselesaikan sampai 2024.
“Harusnya AHY cek langsung ke lapangan, jangan hanya baca data yang disodorkan, lalu disampikan ke publik,” ujar Wibi kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Wibi kemudian menyampaikan soal 18 bendungan yang mulai konstruksi di era SBY, namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi. Disampaikan Wibi, Nasdem sebagai partai pendukung pemerintah tahu betul kerja nyata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi, diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi. Di era Jokowi, ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024.
Kemudian, tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY. Sedangkan di era jokowi sebanyak 29 bandara. Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024.
Untuk desa, Wibi mengingatkan AHY betapa pedulinya Presiden Jokowi terhadap seluruh masyarakat yang ada di Tanah Air tercinta. Berdasarkan data, 316.590 kilometer jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi.
Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi, antara lain 1.597.539 m jembatan; 1.474.544 unit air bersih desa; 501.054 unit irigasi desa; 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.
Menurut Wibi, harusnya pemerintah sebelumnya dan Demokrat mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang telah menyelesaikan program dan proyek dari pemerintah sebelumnya.
Sebab jika tidak, kata Wibi, maka berpotensi mangkrak dan justru bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Demokrat karena sebagai partai utama pendukung pemerintah sebelumnya.
“Seharusnya AHY itu berterimakasih pada pemerintah saat ini, yang menyelesaikan proyek dan program pemerintah sebelumnya,” ujar Wibi.
Lipsus: JAL/MITA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar