Oleh Hasanuddin Atjo
Awalnya rencana memindahkan ibukota Negara dari kota Jakarta ke Kalimantan Timur direspon pro dan kontra. Bahkan UU nomor 3 tahun 2022, tentang Ibukota baru juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi, namun gugatan itu tidak bisa diterima, karena dinilai kurang beralasan.
Perpindahan ini disambut gembira oleh sebahagian besar masyarkat Indonesia, terutama dari wilayah Timur. Oleh karena perpindahan ini diyakini akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang masih timpang, antara wilayah Jawa dan luar Jawa.
Ketimpangan ini dapat dilihat share pulau terhadap pembentukan, PDB Produk Domestik Bruto. Di 2021, kontribusi pulau Jawa terhadap PDB, yaitu sebesar 57,89%. Diikuti Sumatera 21,70% dan Kalimantan 8,25%, serta pulau Sulawesi 6,89 %. Sedangkan Bali-Nusa Tenggara hanya 2,78%, tidak jauh berbeda dari kontribusi Maluku-Papua yang sebesar 2,49%.
Di tahun 2021, PDB negara dijuluki negara Kepulauan atau Maritim mencapai Rp16.970,8 triliun. PDB per kapita di tahun itu sebesar Rp 62,2 juta atau 4.349,5 dolar US. Angka ini masih dibawah angka minimal kategori sejahtera sebuah bangsa, yaitu 6.000 dolar US. Dan ini masih menjadi tantangan serta memerlukan perjuangan.
Disandingkan dengan negara yang usia kemerdekaan hampir sama, PDB perkapita Indonesia tertinggal. Malaysia tahun 2021 mencapai 10 ribu dolar US dan Korea Selatan 32 ribu dolar. Padahal ketiganya pada tahun 1970-an memiliki PDB per kapita relatif sama kurang dari 1 ribu dolar US. .
Perpindahan , diharap berdampak terhadap peningkatan nilai PDRB daerah di luar Jawa, yang akhirnya akan meningkatkan share terhadap PDB nasionalnya seperti harapan dari visi dan misi IKN baru. Namun kesemuanya itu berpulang kepada kesiapan dan kemauan dari daerah masing masing.
IKN direncanakan akan berpindah secara resmi di akhir tahun 2024, dan pada tahun 2023 beberapa lembaga mulai berpindah, bahkan digadang gadang bahwa upacara peringatan hari kemerdekaan RI, tahun 2024 akan dipusatkan di IKN yang Baru. Menjadi kesempatan yang bersejarah bernilai strategis dalam pengembangan pradaban.
Senin, tanggal 29 Agustus di 2022, saya diundang menjadi salah satu narasumber dialog khusus terkait Kesiapan Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo sebagai penyangga IKN Nusantara, di Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang mulai ramai dibicarakan.
Dialog khusus ini diprakarsai oleh sindikasi RRI Palu dan Gorontalo, mengusung tema Pembangunan Regional Gorontalo dan Sulawesi Tengah menghadapi IKN baru di Kalimantan Timur. Host pada saat itu Taufik Usman RRI - Gorontalo, dan Nita Surbakti - RRI Palu.
Tampil sebagai narasumber wakil Gubernur , Drs. H. Makmun Amir yang mewakili Gubernur Sulteng; Penjabat Gubernur Gorontalo, Ir. Hamka. H. Noer, M.Si, Ph.D.. Dan disiarkan live, langsung ke seluruh wilayah Republik Indonesia.
Narasumber lainnya adalah Dr.Ir. Gusnar Ismail, M.M, tokoh Publik dan Pengkaji di Lemhanas RI, dan Dr. Ir. Hasanuddin Atjo, MP, tenaga ahli di Menko Maritim dan Investasi, serta Jemy Yusuf wakil ketua DPRD kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah
Sejumlah catatan penting lahir dari dialog itu, dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kedua daerah ini. Sulteng berada di pesisir selat Makassar, dan Gorontalo di Laut Sulawesi yang keduanya berada dalam satu alur pelayaran nasional yaitu ALKI II, Alur Laut Kepulauan Indonesia dua.
Kedua daerah ini, dinilai memiliki posisi yang strategis, berhadapan dengan IKN, sehingga berpeluang menjadi penyangga pangan dan kebutuhan tenaga kerja bagi IKN yang diprediksi disaat dimulakan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa Dan tentu terus akan bertambah secara cepat dikarenakan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Menjadi penyangga IKN dalam hal penyediaan pangan serta tenaga kerja, kedua daerah harus adaptif, update serta inovatif akan konsep pengembangan IKN baru, karena konsepnya didesain jauh berbeda dibanding konsep pengembangan Ibukota Jakarta yang sudah sulit ditata menyesuaikan tuntutan.
Ibukota baru ini dirancang dengan konsep terkini, yang diprediksi bisa adaptif akan perubahan pradaban hingga beberapa dekade ke depan, ternasuk perubahan yang terjadi begitu cepat dan kadangkaka tidak terlihat seperti pelayanan berbasis online yang disebut distrupsi dan sempat membuat kalang kabut.
Smart City dan Green City menjadi konsep pengembangan IKN baru, sehingga tatakelola pemerintahan, ekonomi, sosial serta lingkungan sudah berbasis digital dan ramah lingkungan. Cara kerja akan terukur sehingga semua dipaksa bekerja secara sistem, terintegrasi dan profesional.
Keberadaan ruang terbuka hijau, dan mengurangi penggunaan fosil
energi menjadi salah satu tujuan IKN baru yang ujungnya bermuara kepada konsep pola hidup sehat termasuk penyediaan pangan. Dan kesemuanya ini akan menjadi nilai lebih yang sekaligus menciptakan daya tarik dan daya saing IKN.
Karena itu, pengembangan SDM ASN di Sulteng maupun Gorontalo harus diarahkan kepada sistem yang berorientasi integrasi digital dan mekanisasi. Pendidikan vokasi harus menjadi salah satu prioritas agar mampu melahirkan tenaga kerja yang bisa bersaing di IKN.
Pengembangan sektor pangan harus diadaptasikan dengan cara cara baru mengintegrasikan digital dan mekanisasi bermuara kepada industrialisasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan ini menjadi bagian dari pengembangan green ekonomy Indonesia sebagai pesan SDGs, Sustainnable Development Goals 2015-2030.
Pada akhir dialog, saya kemukakan bahwa provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo tidak hanya sebatas berperan sebagai penyangga, juga bisa berperan bernilai strategis yaitu Jembatan Penghubung antar wilayah timur, dalam hal ini Papua, Maluku dan sekitarnya dengan IKN.
Tol laut yang diintegrasikan dengan Tol darat menjadi salah satu kunci jika ingin mengambil peran sebagai jembatan penghubung. Karena itu pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan di teluk Tomini dan selat Makassar didukung jalan darat bebas hambatan hubungkan Teluk Tomini dan Selat Makassar menjadi bagian strategis.
Wilayah kec. Kasimbar, kab. Parigi Moutong di Teluk Tomini, wilayah kec. Tambu kabupaten Donggala di Selat Makasar yang dihubungkan dengan tol darat bisa dipersiapkan untuk menjadi salah satu pusat akumulasi dan distribusi barang ke IKN baru dan sebaliknya ke wilayah Timur Indonesia.
Dari Papua dan Maluku angkutan logistik menggunakan tol laut, dan menuju ke pelabuhan Kasimbar di pesisir teluk Tomini. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan dengan tol darat Kasimbar - Tambu berjarak maksimal 28 km. Dengan alur atau rute seperti ini memperpendek dan mempercepat barang tiba di IKN.
Skenario rute baru ini dinilai akan meningkatkan efisiensi dan daya saing daripada rute logistik harus berputar melalui Sulawesi Utara atau Tenggara dan diperkirakan akan memangkas waktu separuh. Dan tidak kalah pentingnya bisa membuka isolasi wilayah di sekitar teluk Tomini dan teluk Tolo.
Di penghujung dialog saya katakan bahwa; Pertama bahwa Sulawesi Tengah nantinya tidak sebatas berperan sebagai penyanggah dan jembatan penghubung, tetapi juga akan menjadi suplier baterai lithium terbesar, karena memiliki deposit nikel di Morowali maupun Morowali utara, sebagai bahan baku baterai.
Kedua, gagasan pembangunan “terusan khatulistiwa” melintas Kasimbar dan Tambu di leher pulau Sulawesi yang digagas dan ramai dibicarakan pada tahun 1998 era Gubernur Bandjela Paliudju bisa didialogkan kembali untuk masa akan datang. Dan terusan ini akan berdampak lebih hebat lagi.
Akhirnya kesemuanya berpulang kepada komitmen, kemauan keras serta kreatifitas daerah. Dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah pusat. Sinergitas antar kawasan menjadi kekuatan yang harus di desain, dikerjasamakan. Ego masing masing lembaga dan masing masing daerah,’kiranya segera diakhiri. SEMOGA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar