Pontianak--Kenaikan BBM sebagai akibat dari pengalihan Subsidi Pemerintah yang semula ditempatkan untuk BBM pada pos pembiayaan yang lebih tepat sasaran berupa kegiatan pembangunan dan Subsidi untuk masyarakat yang benar benar memerlukan,hal tersebut di sampaikan oleh ketua APINDO Kalbar,Selasa 06/09/2022.
Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Andreas Acui Simanjaya mengatakan,"Menurut saya seharusnya sejak dahulu subsidi Pemerintah tidak dilakukan untuk BBM namun dilakukan untuk pos- pos lain yang lebih tepat dan sesuai tujuan Pemerintah memberikan kesejahteraan pada Rakyat," ujarnya.
"Harga BBM seharusnya dibiarkan sesuai mekanisme pasar saja, menyesuaikan dengan harga BBM dunia,"tambahnya.
lanjut Ia",Alihkan subsidi BBM pada sektor pelayanan Kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga ke Desa dan sektor lain yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat"
"Ada kekuatiran harga kebutuhan pokok naik karena kenaikan BBM yang mengakibatkan naiknya biaya distribusi, seharusnya ada pengawasan mengenai kenaikan harga dicrosschek dengan persentase komponen pembentukan harga akibat kenaikan BBM, jangan sampai pelaku usaha aji mumpung menaikkan harga barang dengan alasan kenaikan BBM"
Masih kata Andreas",Selisih kenaikan barang yang ada akibat kenaikan BBM harusnya bisa ditutupi dengan berkurangnya beban masyarakat di sektor Pendidikan, Kesehatan, kesulitan transportasi akibat jeleknya infrastruktur, termasuk biaya listrik yang mahal, harusnya uang untuk subsidi BBM selama ini bisa dialihkan untuk membangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi dari Alam Indonesia ( Panas Bumi, Gelombang Laut, Angin, Sinar Matahari dan Micro Hidro ) sehingga kedepannya masyarakat bisa mendapatkan sumber energi yang murah dan ramah lingkungan,"sambungnya.
"Saran saya cabut subsidi BBM untuk semua tingkatan dan gunakan dana yang di pakai untuk subsidi untuk pembangunan hal hal yang saya uraikan diatas,"pinta Andreas Acui Simanjaya.
(Tim- Gugun)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar