Alasannews, Ketapang-
Pelaksanaan kegiatan proyek siluman yang dikerjakan di sekitar wilayah kilometer 15/16 antar Dusun Kepayang dan Manjau yang tidak jelas dikerjakan oleh CV atau PT dengan anggaran baku dana berapa, dari dinas mana, serta lainnya tidak diketahui dikarnakan dari awal hingga hampir selesai papan plang tidak pernah di pasang,ketapang kalbar Kamis (25/08/2022).
"Adapun keterangan dari RT setempat yang ikut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan proyek rambat beton yang diduga milik siluman tsb berasal dari Dinas PUTR Kabupaten Ketapang KAL-BAR aspirasi dari Antoni Salim anggota DPRD kabupaten Ketapang dengan baku dana kisaran 200 juta rupiah", tuturnya.
"Adapun tambahan dari Hendra salah satu masyarakat pada saat diwawancarai oleh tim media ia mengatakan, pekerjaan rambat beton tersebut dikerjakan di atas bukit tidak ada pemungkiman penduduk, tapi bagi saya secara material mungkin sudah memenuhi syarat dengan kualitas mutu pekerjaan, ya wajar saja, secara kualitas material cukup baik dikarenakan adanya dugaan yang punya saja Antoni Salim jadi wajar, selain ia yang membagikan aspirasi ia juga yang mengerjakan, dan tidak hanya itu selain ia anggota DPRD kabupaten Ketapang ia juga pengusaha dan memiliki kualitas material lengkap jadi sesuai ia yang memiliki pekerjaan cukup baik, tapi sangat disayangkan secara penempatan Tataruang DPUTR tsb tidak tepat sasaran, eronisnya pekerjaan dengan kualitas mutu terbaik namun secara pempatan tidaklah strategis", jelasnya.
Dari pantauan tim media di lapangan adanya dugaan apakah boleh seorang anggota dewan bermain proyek, bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan di lokasi yang sama diduga dimiliki Antoni Salim dengan memakai perusahaan orang lain dan bermain di belakang layar, seperti yang dikatakan oleh pengawas di lapangan Dinas PUTR Kabupaten Ketapang pada saat ditemui oleh tim media bahwa ada 7 paket pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang dikerjakan di wilayah yang sama serta tidak berjauhan dimiliki oleh orang yang sama, dan kemungkinan inilah faktor papan plang tidak di pasang, tentu saja hal ini kurangnya pengawasan dari Dinas PUTR Kabupaten Ketapang, diduga tidak menutup kemungkinan hal ini bisa saja terjadi dengan anggota DPRD pada umumnya, DPR itu berhak untuk meng aspirasikan bukan harus memiliki.
Adapun tambahan bahwa setelah tim media melakukan konfirmasi ke pihak Dinas PUTR Ketapang papan plang Bru saja terpasang, tetapi tetap saja mengacu kepada pertanyaan yang lain, tim media sudah mencoba menghubungi Bernard selaku PPK namun sangat disayangkan sebelum ingin melakukan konfirmasi dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada PPK nya melalu telpon selular via WhatsApp, mirisnya nomor WA sudah diblokir, tentunya sudah jelas selaku PPK ia tidak propesional dalam bekerja baik melaksanakan suatu kegiatan", pungkasnya.
(M.supandi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar