Palu, alasannews. --
Pj.Sekda Prov.Sulteng, Ir.H.M.Faizal Mang,MM, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Ketersediaan Pangan dan Minyak Goreng Curah yang digelar secara virtual hybrid, bertempat diruangan Video Conference Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Selasa (19/4).
Turut mendampingi Plt.Ka.UPT Pengawasan Perlindungan Konsumen Dinas Perindag Prov. Sulteng Siti Maimunah, SE, MM dan Kasi Harga Pangan Dinas Pangan Agustin, S.Sos, M.Si.
Rakor diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Agenda yang dibahas terkait Kebijakan Minyak Goreng Curah. Rakor dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam pengantarnya, Menko Airlangga menyampaikan sebagaimana diketahui adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina, menyebabkan terjadinya kenaikan berbagai komoditas utamanya pangan. Adapun dampak geopolitik tersebut juga dirasakan di Indonesia yaitu kenaikan harga komoditas dan juga kenaikan inflasi.
“Harga pangan naik secara global tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia,”katanya.
Ia meminta para produsen untuk segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat sebagai upaya untuk penyediaan kebutuhan masyarakat, terhadap komoditas minyak goreng
Airlangga mengimbau pemda (Prov/kab/kota) untuk mendorong satgas pangan daerah yang dipimpin oleh Sekda dan Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan. Karena fungsinya untuk memantau distribusi minyak goreng dari distributor sampai dengan pengecer.
“Dengan adanya minyak goreng yang bisa dicapai di harga Rp. 15.000 atau Rp. 14.000, saya minta dibuatkan spanduknya biar masyarakat mengetahui. Tentunya harus dijamin ketersediaan jumlah maupun harga, kemudian nanti Pemerintah akan memberikan tanggapan kebijakan kepada Bulog untuk mengisi daerah-daerah yang diperkirakan masih rentan,”tandas Menko Airlangga.
Turut hadir secara virtual dalam rakor ; Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Menteri Perhubungan, Kapolri, Kepala BPS, Kepala BPN, Dirut Perum Bulog, Kasatgas Pangan, Dirut BPDPKS serta Para Gubernur Se-Indonesia.sy/bap
