ALASANnews, Kepri.-- Bintan Kepulauan Riau, Aliansi Boedak Kampung melakukan Audiensi terkait Free Trade Zone (FTZ ) Wilayah Kabupaten Bintan ,Jum'at 26/11/2021.
Ketua Pembina Aliansi Boedak Kampung Jamhur Ismail, pada Kamis 25 November melakukan dialog terhadap Badan Kawasan bebas Kabupaten Bintan , adapun dialog dilakukan diruangan kantor BP Kawasan Kabupaten Bintan bersama Plt BP kawasan Bintan, ujar Jamhur Ismail.
Dialog yang dilakukan di Kantor BP Kawasan Kabupaten Bintan yang berada di Jalan Raya Tanjung Uban ,Tj.Pinang Toapaya Sel.Toapaya Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, berjalan dengan baik dan lancar, untuk membahas perdagangan bebas untuk mengoptimalkan sektor pelabuhan, ujar Jamhur Ismail.
Plt BP kawasan menuturkan bahwa BP Kawasan Bintan tidak sama dengan BP Kawasan Batam, saat ini BP Kawasan Bintan belum mendapat SK dari Gubernur sesuai dengan PP 41 2021 , sehingga Kawasan Pelabuhan bebas Kabupaten Bintan belum efektif, ungkap Jamhur Ismail.
Terkait dengan dibatalkannya Jasa labuh jangkar sehingga program Potensi Pelabuhan akan dioptimalkan , sesuai dengan program Gubernur Kepri Ansar Ahmad , salah satunya adalah pelabuhan Tanjunguban Kota Sagara pengoperasian nya akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,ungkap Jamhur Ismail.
Potensi - potensi pelabuhan terkait FTZ kawasan Bintan perlu dioptimalkan seperti BP Batam, Pemerintah Kepri harus cepat mengambil langkah - langkah mengoptimalkan potensi pelabuhan salah satunya adalah pelabuhan yang dibangun oleh Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, yang menelan anggaran 34 miliar , saat ini hanya melakukan bongkar semen sekali sebulan saja, sehingga tidak signifikan menyerap PAD Kepri.kata Jamhur.
Jamhur mengatakan, Persoalannya adalah Pelabuhan Kota Sagara belum ada penunjukan oleh BP Kawasan Bintan, kerena BP Kawasan belum ada SK Gubernur , Pelabuhan Kota Sagara perlu menjadi Kawasan perdagangan bebas sehingga mampu dikelola sesuai dengan kebutuhannya sehingga mampu menyerap PAD.kata Jamhur.
Sebelumnya juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi mengusulkan agar FTZ Bintan diberlakukan seperti BP Batam.
Red/Jul
Tidak ada komentar:
Posting Komentar